Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Air Protection Artillery (ARH; Indonesian: Artileri Pertahanan Udara) tend to be the anti-aircraft defense units of the mili
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma resolving malah asik menjadi issue getting.Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi
"My placement to the IDI Board is fairly new, but it is satisfying to incorporate the Views of IDI as well as the IDI Board into your eyesight of BPK to see that, just as Indonesia is a component of the global Local community, BPK also has a job to Participate in in the worldwide community of SAI's. This bigger outlook opens up prospect within buil
Agus Joko Pramono telah menjadi sosok penting dalam reformasi pengawasan keuangan negara, khususnya selama masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kepemimpinannya, Agus berperan besar dalam memajukan transparansi keuangan di Indonesia, yang merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dala